IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT
| Main Authors: | SIREGAR, ARY WARDANA, Somi, Elektison, Sadmaidi, Edra |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13473/1/SKRIPSI%20ARY%20WARDANA%20SIREGAR.pdf http://repository.unib.ac.id/13473/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah laut setelah lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta mengenai implikasi hukum berlakunya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi bengkulu dalam pengelolaan sumber daya alam laut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Metode analisis yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif yaitu menggambarkan sejelas-jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengalami pertentangan yang satu dengan yang lainnya dan kepastian hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan penyelenggaraan desentralisasi dapat menjadi perangkat kebijakan untuk memperkuat integrasi nasional dan otonomi daerah di Indonesia dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kemakmuran bagi warga di daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam laut menjadi fokus penelitian akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di wilayahnya. Maka dari itu, perlu untuk diketahui dan dipahami implikasi yang ditimbulkan akibat lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Kata Kunci : Implikasi UU No. 23 Tahun 2014, Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut, Provinsi Bengkulu