PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KAPAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
| Main Authors: | SAPUTRI, ASVIANTI, Hatrik, Hamzah, Eryke, Herlita |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13238/1/SKRIPSI%20ASVIANTI%20SAPUTRI%20B1A012151.pdf http://repository.unib.ac.id/13238/ |
Daftar Isi:
- Penangkapan ikan dengan menggunakan trawl merupakan tindakan kejahatan yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan dan kelestarian sumber daya laut. Sehingga perlu untuk diberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku, kaitanya dalam penerapan sanksi, pemilik kapal dalam penangkapan ikan menggunakan trawl di Kabupaten Bengkulu Utara tidak diberikan pertanggungjawaban pidana. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pemilik kapal berdasarkan Undang-undang No. 45 tahun 2009 Perikanan, dan mengetahui dasar pertimbangan aparat penegak hukum tidak menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik kapal di Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa, adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kapal yang diatur pada Pasal 84 dan 85 Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dan dasar pertimbangan aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkulu Utara tidak menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik kapal karena pemilik kapal hanya menyewakan kapal. Dengan demikian saran dalam penelitian ini adalah, perlu diberikan pembaharuan terhadap Undang-undang Perikanan yang menentukan secara tegas kapan pemilik dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada prakteknya nahkoda dapat menjadi pemilik kapal dan pengusaha penangkapan ikan. Serta hendaknya aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan kewenangannya dalam menjalankan tugas dalam menangani tindak pidana penggunaan trawl.