TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA
| Main Authors: | Wilson, Andri, Waryenti, Deli, Septaria, Ema |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13211/1/Skripsi%20revisi%20setelah%20ujian.pdf http://repository.unib.ac.id/13211/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, dewasa ini telah memberikan berbagai kemudahan dan memperlancar hubungan antar negara dan antar orang perorangan tanpa jarak. Mudahnya mengadakan perjalanan dari suatu negara ke negara lain berakibat tidak hanya dinikmati oleh warga negara yang baik, tetapi juga dinikmati oleh pelaku tindak pidana yang dengan cepat mengambil keuntungan untuk menghindar dari proses hukum dengan cara melarikan diri keluar negeri. Setiap kali ada pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri sebuah pranata hukum yang bernama Ekstradisi muncul kepermukaan, karena diharapkan dapat menjangkau pelaku tindak pidana yang bersembunyi di negara lain. Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara lain, salah satunya adalah Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura, 27 April 2007. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura belum diratifikasi dan konsekuensi hukum yang timbul dari belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ratifikasi perjanjian ekstradisi kedua negara terhambat dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Indonesia dan Singapura dan terdapat pelanggaran terhadap asas-asas dalam perjanjian internasional. Kata Kunci : Perjanjian Ekstradisi, Ratifikasi