PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENTIRING KOTA BENGKULU
| Main Authors: | SANTI, IRA, Suharto, Sugeng, Pramudyasmono, Hajar G. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/12652/1/Tesis%20Ira%20Santi.pdf http://repository.unib.ac.id/12652/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pembinaan narapidana narkoba di Lapas Klas IIa Bentiring Kota Bengkulu. Analisis menggunakan model interaktif melalui input, proses, dan output sistem pembinaan di lapas tersebut. Data yang terkumpul kemudian diorganisasi, direduksi, disajikan dan disimpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Imput pembinaan terdiri dari peraturan pembinaan, dana, sarana dan prasarana dan sumber daya pembinaan. Pembinaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pembinaan narapidana. Dana pembinaan terdiri dari empat paket yaitu dana pengadaan peralatan olahraga, dana pengembangan mental dan agama, dana kesadaran berbangsa dan bernegara, dan dana biaya umum lapas, dengan total anggaran sebesar Rp 44.266.000,00 per tahun. Sarana dan prasarana yang tersedia di lapas berupa sarana pembinaan kepribadian dan pembinaan ketrampilan. Sumber daya manusia yang ada di lapas meliputi 63 pegawai, 186 narapidana, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian telah tercapai. Semua narpidana menerima program pembinaan. Berdasarkan hasil temuan, tujuan pembinaan kemandirian belum optimal. Dari 186 orang narapidana hanya 43 orang yang memperoleh pembinaan tersebut. Guna mencapai tujuan pembinaan untuk narapidana narkoba, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut: Pertama, mengoptimalkan pembinaan berdasarkan peraturan. Kedua, mengalokasi dana pada setiap jenis kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, Penyediaan sarana dan prasrana disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan. Yang terakhir dan tidak kalah penting, penambahan jumlah pegawai dan meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan.