ANALISIS PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU UNTUK MASYARAKAT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUSIRAWAS
| Main Authors: | Kharolina, Vika, Ekaputri, Retno Agustina, Mintargo, Mintargo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/12618/1/Tesis%20Vika%20Kharolina.pdf http://repository.unib.ac.id/12618/ |
Daftar Isi:
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang dalam pelaksanaannya masih memiliki kelemahan- kelemahan dan kekurangan. Maka pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Analisis Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Untuk Masyarakat Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas melalui identifikasi faktor internal ( kekuatan dan kelemahan ) dan ekternal ( peluang dan ancaman ) dalam rangka kemajuan dalam dunia usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan ekternal serta merumuskan strategi yang tepat dalam Analisis Pengembangan Pelayanan Perizinan Satu Pintu untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha. Metode yang digunakan adalah Analisa SWOT dengan menggunakan Skala Likert. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif . Dengan melihat kondisi internal dan eksternal pada Pengembangan Pelayanan Terpadu Perizinan, maka analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT adalah melalui Strategi WO ( Turn Arround )”Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang”, yang meliputi : Belum optimalnya pelayanan perizinan baik dari segi penggunaan teknologi; belum adanya penanganan pengaduan/keluhan menyulitkan terciptanya pelayanan prima sehingga peluang meningkatnya jumlah investor pun menjadi permasalahan; kemungkinan adanya oknum pegawai melakukan pungli dan belum adanya penanganan pengaduan/ keluhan menyulitkan terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan dunia usaha ; jumlah pegawai yang masih terbatas dan mutu yang masih kurang membuat pelayanan menjadi kurang prima/ maksimal; luas wilayah di Kabupaten Musi Rawas menyulitkan optimalisasi pemungutan izin dikarenakan sarana prasarana kendaraan dinas belum memadai dalam menjangkau pelayanan perizinan ke pelosok daerah membuat potensi penerimaan dan PAD tidak meningkat; biaya pengurusan izin yang dianggap mahal membuat pelaku usaha kurang berminat menjadi investor di Kabupaten Musi Rawas; teknologi yang belum memadai, layanan pengaduan yang belum ada, SDM dan sarana prasarana yang masih kurang, dan belum adanya kepastian hukum dalam berinvestasi adalah faktor- faktor penghambat dalam mendapatkan sertifikasi 2000. Analisis yang dilakukan oleh peneliti berikutnya diharapkan lebih mendalam dan strateginya pun diharankan jangka panjang bagi pengembangan pelayanan terpadu perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan di masa yang akan datang.