ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KAUR
| Main Authors: | Prenarta, Muhammad Ronaldo, Ekaputri, Retno Agustina, Sunoto, Sunoto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/12561/1/Tesis%20Muhammad%20Ronaldo%20Prenarta.pdf http://repository.unib.ac.id/12561/ |
Daftar Isi:
- Salah satu ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan APBD, kontribusi PAD terhadap APBD, kemandirian keuangan daerah, serta kinerja keuangan daerah Kabupaten Kaur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan APBD Kabupaten Kaur secara rata-rata pertumbuhan selama periode penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar 12,63% dengan katagori pertumbuhan yang rendah. Hal ini menggindentifikasikan bahwa potensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menambah sumber pendapatan daerah masih belum maksimal. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Kaur secara rata-rata selama periode penelitian dari tahun 2010 hingga 2015 hanya mencapai 1,09% dengan katagori sangat kurang, karena dibawah persentase 10%. Jika kontribusi PAD terhadap APBD besar, maka menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat itu rendah, tetapi sebaliknya jika kontribusi PAD terhadap APBD rendah/kecil maka menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi dan belum mampu ditutupi oleh PAD itu sendiri meskipun PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen menunjukan bahwa Kabupaten Kaur memiliki tingkat pertumbuhan sumber PAD yang tinggi, tetapi memiliki kontribusi PAD yang rendah dibandingkan rata-rata kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Bengkulu sebagai acuan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur diharapkan dapat mengoptimalisasi komposisi sumber-sumber PAD agar dapat mendongkrak pendapatan daerah. Berdasarkan analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaur dalam kondisi sangat kurang dan mengidentifikasikan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Kaur dengan Pemerintah Pusat sangat tinggi, dalam katagori ini Kabupaten Kaur tergolong belum mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Adapun hasil dari analisis kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), derajat desntralisasi fiskal yang kecil secara keseluruhan disebabkan oleh kecilnya PAD Kabupaten Kaur, masalah yang terjadi penyebab lemahnya PAD adalah daerah hanya memanfaatkan kurang dari 20% BUMD dan kekayaan daerah yang dimilikinya.Berdasarkan hasil analisis derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun secara rata-rata kemampuan PAD Kabupaten Kaur masih dalam persentase berkisar antara 1,81% sampai dengan 2,95% dengan rata-rata derajat otonomi fiskal (DOF) selama periode 2010 hingga 2015 sebesar 2,17%. Berdasarkan hasil perhitungan, secara rata-rata Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kabupaten Kaur selama periode tahun 2010-2015 sebesar 4,29%, itu artinya Pemerintah Kabupaten Kaur hanya mampu membiayai belanja rutin Kabupaten Kaur sebesar 4,29%. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Kaur tergolong cukup efektif, hal ini dikarenakan tingkat efektifitas dan aktivitas kinerja keuangan Kabupaten Kaur di atas rata-rata 75%, akan tetapi secara rasio kemandirian keuangan Kabupaten Kaur masih tergolong belum mandiri, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Adapun hasil dari analisis kinerja keuangan Kabupaten Kaur sebagai berikut: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaur selama periode penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar 2,51% tergolong katagori rendah sekali. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kaur selama periode tahun 2010 hingga 2015 sebesar 96,97% dengan kriteria cukup efektif. Rasio aktivitas belanja operasi rata-rata sebesar 51,88% dengan kriteria yang baik, sedangkan untuk rasio aktivitas belanja modal rata-rata sebesar 48,12% dengan kriteria yang tidak baik. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, ratarata pertumbuhan hanya sebesar 19,42% per tahunnya yang tergolong dalam katagori pertumbuhan rendah.