ANALISA KEMAMPUAN PEMERINTAH KABUPATEN INDUK DAN PEMEKARAN MELAKSANAKAN KEMANDIRIAN ANGGARAN DAERAH
| Main Authors: | Tamrin, M Husni, Abdullah, Abdullah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/12541/1/SKRIPSI%20HUSNI%20PDF.pdf http://repository.unib.ac.id/12541/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) merupakan buah yang tumbuh berkembang di Indonesia sejak era reformasi 1998. Tujuan OTDA untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan Potensinya lokal wilayahnya. OTDA secara tidak langsung mendorong tumbuhnya provinsi dan kabupaten baru (pemekaran) yang tujuannya untuk mendekatkan dan melayani masyarakat lebih baik, karena cakupan wilayah provinsi dan kabupaten selama ini (kabupaten induk) tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemandirian suatu pemerintah daerah memperlakukan anggaran menjadi tolak ukur keberhasilannya dalam melaksanakan OTDA. Empat rasio yang digunakan untuk membandingkan tingkat kemandirian kabupaten induk dan pemekaran yaitu; rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio efektifitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten induk dan pemekaran yang di ukur dengan empat rasio diatas, tidak menunjukkan perbedaan kriteria yang jauh berbeda. Bila dilihat dari nilai nilai rasionya, kabupaten pemekaran memiliki nilai kemandirian sedikit lebih mandiri dari pada kabupaten induk. Kata kunci: Kabupaten Induk, Kabupaten Pemekaran, Kemandirian Anggaran dan APBD