KAJIAN NORMATIF PENGELOLAAN PERBATAAN DAN KELEMBAGAAN PUSAT-DAERAH BERDASARKAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
| Main Authors: | Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Tobing, Suzanna Josephine L., Lumbantoruan, Rutman, Tampubolon, Emma, Heatubun, Adolf Bastian, Nomleni, Anton |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UPI YAI
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uki.ac.id/1470/1/2018_UPI-YAI_IkraithEkonomika_Sinta5.pdf http://repository.uki.ac.id/1470/2/Reviewer%20KAJIAN%20NORMATIF%20PENGELOLAAN%20PERBATAAN%20DAN.pdf http://repository.uki.ac.id/1470/ |
Daftar Isi:
- Penulis ingin menelaah bagaimana rentang kendali kelembagaan dari pusat ke daerah dalam mengelola wilayah perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan perbatasan negara. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan atau Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Metode penelitian pada paper ini menggunakan metode normatif, dimana secara kualitatif ditelaah berbagai regulasi yang terkait dengan lembaga dan kelembagaan pengelola perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi mengenai kelembagaan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengatur tata kelola wilayah perbatasan negara sudah ada, namun perlu penguatan kelembagaan yang lebih lagi, pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan dana yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas penanganan perbatasan Negara