Lihat Juga

• Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)
  oleh: Chandra, Angga Septika, et al.
  Terbitan: (2019)
• KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
  oleh: Putra, Garda Viska, et al.
  Terbitan: (2018)
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI PP NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: Ulfa, Maria
  Terbitan: (2018)
• IMPLIKASI HUKUM PURA SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH (KAJIAN TERHADAP PP NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH)
  oleh: SARI, NI LUH ARININGSIH, et al.
  Terbitan: (2021)
• PELAYANAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI HAK MILIK PERORANGAN ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Kupang)
  oleh: , Bungapritha Yasenda Amboro, S.H, et al.
  Terbitan: (2012)