Peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menangani konflik rumah ibadat tahun 2015 di kabupaten aceh singkil
| Main Author: | SAHPUTRA, Rahmat |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2017
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini menganalisis peran dari FKUB Aceh Singkil dalam menangani konflik yang terjadi di Aceh Singkil tahun 2015. Konflik yang terjadi di Aceh Singkil merupakan konflik bernuansa agama karena melibatkan simbol-simbol agama seperti adanya penyegelan dan pembakaran rumah ibadat, konflik yang mengakar dari dekade tahun 1979, 2001, hingga kembali meletus di tahun 2015 memiliki akar permasalahan yang sama yakni permasalahan perijinan rumah ibadat umat non Muslim. Di era setelah runtuhnya rezim Orde Baru Muncul forum kerukunan umat beragama (FKUB) kehadiran forum tersebut kemudian hari dianggap mampu menyikapi permasalah-permasalahan yang menyangkut kerukunan kehidupan beragama ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Adapun teori yang digunakan ialah teori konflik dan teori kebijakan publik. Teori konflik digunakan untuk menjelaskan dinamika konflik yang terjadi agar dapat mengetahui dimana letak FKUB ketika berada dalam konflik tersebut, sedangkan untuk melihat peran FKUB menggunakan teori kebijakan publik dan memakai pendekatan implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, begitupun pendekatan regulasi sosial menurut tim PUSAD Paramadina. Dua teori tersebut digunakan sebagai alat analisis dalam melihat peran FKUB Aceh Singkil dalam menangani konflik di Aceh Singkil tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa FKUB Aceh Singkil sudah berperan baik dengan mengeluarkan surat rekomendasi bagi sebelas rumah ibadat di Aceh Singkil yang nantinya surat rekomendasi tersebut menjadi syarat penting bagi setiap rumah ibadat dalam mendapatkan IMB. Rekomendasi tersebut keluar sesuai dengan amanat Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007, namun dalam proses pengimplementasian pergub tersebut FKUB Aceh Singkil masih dipengaruhi oleh hadirnya regulasi sosial yang mengakibatkan Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007 di Aceh Singkil tidak terimplementasikan dengan baik.