Sangsi Uni Eropa terhadap Rusia pasca aneksasi krimea periode 2014-2016
| Main Author: | FAUZI, Haerudin |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2016
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini menganalisis kebijakan restrictive measures (sanksi) Uni Eropa terhadap Rusia pasca aneksasi Krimea periode 2014 ? 2016. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Peneliti menemukan, sanksi terhadap Rusia menjadi tantangan baru bagi salah satu pilar Uni Eropa, Common Foreign and Security Policy(CFSP), sebagai kesatuan sikap dan posisi bersama Uni Eropa dalam kancah internasional. Karena dalam sejarahnya, Uni Eropa belum pernah melakukan diplomasi koersif kepada greatpower. CFSP merupakan kerangka baru dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Uni Eropa pasca berakhirnya Perang Dingin. Perubahan konsep keamanan sejak runtuhnya Uni Soviet membawa paradigma baru tentang persepsi ancaman. Maka Uni Eropa menginisasi pembentukan CFSP sebagai institusipenjaga perdamaian dan manajemen krisis dengan menempatkan instrumen militer pada opsi kebijakan terakhir. Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa, yaitu dengan melihat sejarah penggunaan restrictive measures pasca terbentuknya Uni Eropa (Perjanjian Maastricht), kemudian melihat permasalahan penggunaan sanksi terhadap Rusia dan selanjutnya dianalisa menggunakan kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah organisasi internasional Bennet mengenai aktor hubungan internasional, regional power and security order Strange mengenai relatinal based power dan structural based power, dan perimbangan ancaman Walt mengenai persepsi ancaman. Dari hasil analisa dengan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia merupakan tindakan keamanan sebuah regional power dari ancaman. Uni Eropa sebagai aktor berpengaruh di kawasan merasa perlu melakukan tindakan koersif karena menganggap Rusia sebagai existential threat dengan potensi kekuatan yang dimilikinya.