Dukungan Vanuatu Terhadap Keanggotaan Penuh Papua Barat Dalam Melanesian Spearhead Group (Msg) Tahun 2013-2015
| Main Author: | Istiqomah, Laeli |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2016
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini menganalisa alasan Vanuatu mendukung keanggotaan penuh Papua Barat dalam organisasi sub-regional Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 2013-2015. Berbeda dengan anggota MSG lain seperti Papua New Guinea (PNG), Fiji, dan Kepulauan Solomon yang lebih memilih meningkatkan kerjasama dengan Indonesia, Vanuatu justru sangat mendukung keanggotaan penuh Papua Barat dalam MSG. Dengan dukungan tersebut, Vanuatu tidak hanya menjadi satu-satunya negara yang mendukung keanggotaan penuh Papua Barat, tapi juga mengabaikan kerjasama dengan Indonesia yang kemungkinan akan memberikan keuntungan bagi Vanuatu. Konsep yang digunakan untuk menganalisa kebijakan Vanuatu tersebut adalah faktor internal dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep organisasi internasional dalam pembahasan mengenai organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Dalam penelitian ini, penulis menemukan lima alasan mengapa Vanuatu mendukung keanggotaan penuh Papua Barat dalam MSG tahun 2013-2015. Pertama, dukungan Vanuatu merupakan bentuk balas budi Vanuatu kepada Papua Barat yang telah mendukung kemerdekaan Vanuatu. Kedua, dukungan Vanuatu terhadap keanggotaan penuh Papua Barat dalam MSG memang linear dengan sejarah kebijakan Vanuatu terhadap Papua Barat. Dengan mendukung keanggotaan penuh Papua Barat, Vanuatu menunjukkan konsistensi kebijakannya terhadap Papua Barat. Ketiga, Undang-undang Wantok Blong Yumi yang menjelaskan mengenai kebijakan Vanuatu terhadap Papua Barat, termasuk keanggotaan dalam MSG, berasal dari petisi rakyat. Karena itu, disahkannya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa opini publik cukup berpengaruh dalam pembuatan kebijakan Vanuatu terkait Papua Barat. Keempat, kebijakan Perdana Menteri Vanuatu untuk mendukung keanggotaan penuh Papua Barat dalam MSG tahun 2013-2015 merupakan salah satu kebijakan yang dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan jabatan Perdana Menteri. Dukungan masyarakat Vanuatu untuk Papua Barat cukup besar, karena itu, untuk mempertahankan posisinya, Perdana Menteri akan menghindari kebijakan yang bertentangan dengan harapan masyarakat. Kelima, dengan mendukung Papua Barat, Vanuatu berharap Indonesia akan memberikan bantuan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perhatian Indonesia terhadap negara-negara di Pasifik Selatan sejak isu Papua Barat mulai diangkat dalam beberapa forum oleh negaranegara Pasifik Selatan, termasuk Vanuatu