Implementasi kebijakan publikdalam pembuatan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) (studi pada pelayanan perjanjian di badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) kota Tangerang Selatan
| Main Author: | Ainiyah, Maftuhatul |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2015
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan publik dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan. Kota Tanggerang Selatan merupakan wilayah baru yang terbentuk pada tahun 2008 yang dimana terdapat 7 Kecamatan didalamnya. Kelurahan sawah baru merupakan kelurahan yang memiliki banyak PT dan CV yang berdiri di wilayahnya sehingga kelurahan ini menjadi fokus dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan publik dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berjalan di Kelurahan Sawah Baru, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui penyebab kurangnya minat masyarakat terutama kelompok wirausaha yang ada di kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan dalam pembuatan SIUP. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini mengunakan teori Kebijakan Publik. Melalui teori ini penulis menemukan bahwa dalam penerapan kebijakan publik dalam pembuatan surat izin usaha perdangangan di Kelurahan Sawah Baru Kota terjadinya kejanggalan. Dalam pembuatan surat perizinan pada pendaftar khususnya PT dan CV dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.000 dan juga memakan waktu selama 1 Bulan pembuatan. Ini berbada dengan apa yang dijelaskan oleh pemerintah yaitu dalam pembuatan izin usaha para pendaftar tidak dikenakan biaya dan palin maksimal pembuatan memakan waktu 1 minggu lamanya. Dalam penelitian ini juga menemukan fasilitas fisik dan non fisik yang diberikan oleh pemerintah khusus nya BP2T Kota tanggerang selatan kurang memadai, sehingga ini mengurangi minat masyarakat dalam pembuatan SIUP dikarenakan kurangnya fasilitas, lamanya pembuatan dan besarnya biaya yang dikeluarkan