Politik keagamaan front pembela Islam (FPI) studi tentang penolakan FPI terhadap kepemimpinan dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
| Main Author: | Rohmah, Neneng Sobibatu |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2015
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini menganalisa tentang penolakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kepemimpinan dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kebijakan-kebijakan yang ditolak adalah Pelarangan umat Islam menjual dan menyembelih hewan qurban disembarang tempat, dan kebijakan Ahok yang menolak untuk mencabut saham di pabrik minuman keras (miras) Perseroan Terbatas (PT) Delta DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi penolakan FPI terhadap kepemimpinan dan kebijakan Ahok dan seperti apa bentuk-bentuk penolakannya. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian deksriptif-kualitatif yang akan menekankan pemaparan secara deksriptif dan analisis. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Penulis menemukan bahwa agama menjadi faktor utama yang ditolak oleh FPI. Dari banyak ekspresi kekecewaan yang diluapkan oleh FPI dan dianggap bertentangan dengan norma atau ajaran Islam adalah masyarakat Jakarta yang mayoritas beragama Islam dipimpin oleh Gubernur Ahok yang tidak bergama Islam. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan Ahok yang dinilai bersebrangan dengan syariat Islam, memancing FPI untuk terus berdemonstrasi menolak Ahok di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Dalam politik keagamaan FPI, penerapan syariat Islam adalah sikap tegas untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran. Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa bahwa bangkitnya gerakan-gerakan radikalisme pasca reformasi 1998 ditandai dengan maraknya aksi-aksi yang melibatkan massa dimotori berbagai kelompok Islam �garis keras�. Kemudian gerakan radikal ini terpanggil untuk melakukan perubahan dan merombak kondisi yang ada. Gerakan ini perlahan menjadi turut serta mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan gerakan sosial dan konsepsi tentang kepemimpinan dalam Islam. Dilihat dari pendekatan gerakan sosial, FPI merupakan gerakan Islam radikal yang mempertahankan ide, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasinya secara kolektif atau terorganisir. Sedangkan dalam penolakannya terhadap kepemimpinan Ahok, FPI menjadikan syariat Islam sebagai basis dan berkiblat pada kepemimpinan Islam para pemikir Islam zaman klasik dan pertengahan. Ditambah penjelasan konsep kebijakan untuk melihat kebijakan Ahok yang bertentangan dengan syariat Islam