Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap demokratisasi Myanmar 2008-2013
| Main Author: | Giyanti, Nabila Fatma |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2014
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini membahas tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap demokratisasi yang terjadi di Myanmar pada periode 2008-2013. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang melihat democratic peace theory, konsep politik luar negeri, konsep kebijakan luar negeri serta diplomasi. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian skripsi ini melihat bahwa kebijakan luar negeri Pragmatic Engagement Amerika Serikat dapat mendorong perkembangan demokratisasi di Myanmar. Kebijakan luar negeri Pragmatic Engagement terhadap Myanmar dijalankan dengan tetap menerapkan sanksi dan secara bertahap berdialog dengan pemerintahan Junta Militer. Kebijakan ini dibuat untuk mendukung Myanmar menjadi pemerintah yang demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia masyarakatnya, menekan pimpinan Junta Militer untuk melepaskan seluruh tahanan politik, menyelesaikan konflik dengan etnis minoritas, menghentikan pelanggaran HAM, dan mendorong dialog antara pemerintah Myanmar dengan pihak oposisi dan kelompok minoritas untuk rekonsiliasi serta reformasi. Pada kebijakan ini, Obama lebih menekankan pada ?modifikasi rezim (regime modification)? dibandingkan ?perubahan rezim (regime change)?. Kebijakan luar negeri Pragmatic Engagement merupakan bagian dari Visi luar negeri U.S. Pivot towards Asia Pacific. U.S. Pivot towards Asia Pacific menjelaskan posisi penting democracy promotion dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Pragmatic Engagement juga merupakan perwujudan dari democracy promotion. Kebijakan luar negeri Pragmatic Engagement dijalankan melalui diplomasi Smart Power yang menggabungkan soft power dan hard power.Kebijakan ini berhasil mendorong perbaikan demokrasi di Myanmar. Sehingga demokratisasi secara perlahan membantu penyelesaian konflik antara pihak pemerintahan dengan pihak oposisi, memperbaiki hubungan Myanmar dengan berbagai negara serta meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral Myanmar.