Perempuan Dan Politik Peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Periode 2009 - 2014 Dalam Mendorong Perumusan Rancangan Undang - Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (RUU KKG)
| Main Author: | SARI, Anita Aprilia |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
2018
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- v ABSTRAK Skripsi ini menganalisa peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) pada periode 2009-2014. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran dan hambatan KPP RI dalam merumusan RUU KKG pada periode 2009-2014. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasidokumentasi dan wawancara dengan narasumber terkait. Penulis menemukan, bahwa peran KPP RI dalam merumuskan RUU KKG berdasarkan interaksi antar aktor belum cukup maksimal, namun keterlibatan KPP RI dalam mendorong disahkannya RUU KKG cukup signifikan. Dilihat dari usaha KPP RI dalam melakukan interaksi bargaining, persuasif dan commanding antar aktor. KPP RI dihadapi oleh berbagai tantangan mulai dari internal KPP RI itu sendiri ataupun dari eksternal KPP RI. Resistensi RUU KKG terbilang cukup tinggi. Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa menggunakan kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam skripsi ini adalah tahap-tahap perumusan kebijakan, teori sistem oleh David Easton, dimensi interaksi antar aktor dalam perumusan kebijakan publik, dan Politics of Presence oleh Anne Philips. Berdasarkan analisa menggunakan keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa, RUU KKG mendapat beragam tuntutan dan dukungan yang cukup tinggi. Peran KPP RI dalam perumusan RUU KKG cukup signifikan, namun belum maksimal dikarenakan kondisi dan posisi KPP RI yang tidak cukup kuat. Dalam tahap konversi pada proses perumusan kebijakan publik, interaksi paling menonjol yang dilakukan KPP RI dengan aktor perumus kebijakan lainnya adalah interaksi persuasif. Hambatan yang dihadapi KPP RI berasal dari segi internal dan eksternal. Dari segi internal KPP RI, anggota yang kurang fokus karena merangkap jabatan menjadi anggota komisi dan fraksi. Segi eksternal, yaitu kesalahpahaman mengenai RUU KKG yang terjadi dibeberapa fraksi dan Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi hambatan yang cukup besar bagi KPP RI. KPP RI belum menjadi wujud Politics of Presence karena kurang maksimalnya internal KPP RI itu sendiri dalam mewujudkan keseimbangan komposisi gender di lembaga legislatif dan kurangnya dukungan serta keterlibatan dari lembaga yang lebih strategis.