IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
| Main Author: | Isnaeni, Diyan |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Islam Malang
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/11183 http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/11183/IMPLIKASI%20YURIDIS%20KEWENANGAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20%20DALAM%20PEMBERIAN%20IJIN%20USAHA%20PERTAMBANGAN%20%20MENURUT%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKUndang-undang No. 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Inkonsistensi antara Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No/ 9 Tahun 2009 tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya Kata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi ABSTRACLaw Nomber. 23 years 2014 have arranged same change wich elemantery enough that is abolishing of most governance bussines in area of energy and mineral resource of is inclusive of pemission gift of is efoort mining wich is now delivered by local government of province as arranged in section 14 sentence (1) and (3) .Not conisistent of between law Nomber .9 years 2009 about mining of mineral and coal and law number 23 year 2014 is not harmony horizontal that is oposition of between law and regulation which on an equal in hierarki. Conflict of is provisions in law Nomber 23 years 2014 with the law Nomber 9 years 2009 the represent the not consistent from facet of substansi regulation, namely regulation which by hierarkis is parallel but substansi regulation which is one more is public compared regulation is other Keyword: Permission of effort minning, is not consistent