PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS
| Main Author: | Hakim, Ahmad Fauzan |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
, 2019
|
| Online Access: |
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2469 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2469/2282 |
Daftar Isi:
- AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilann dari John Rawis.Kata Kunci : Perkawinan, Pertimbangan Hakim AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn’t according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.Keywords: Marriage, Judge Consideration