Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran
| Main Author: | Ningsih, Sahri |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9970 |
Daftar Isi:
- 2014
- SAHRI NINGSIH, (B 111 10 042), ???Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran???. Dibimbing oleh M. Yunus Wahid dan Anshori Ilyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus Akta Kelahiran yang tidak melalui pengadilan serta konsekuensi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XI-2013 tentang keterlambatan mengurus Akta Kelahiran yang tidak melalui Pengadilan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa pustaka dengan mengumpulkan data-data terkait yang berhubungan dengan judul penelitian ini antara lain melalui media cetak, elektronik, sumber bacaan, data internet serta hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mengambil putusannya memperhatikan aspek-aspek analisis yuridis,analisis sosiologis, dan analisis filosofis, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tersebut berkarakter hukum progeresif dengan berhukum tanpa mengenal waktu untuk berhenti, bahkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus akta kelahiran yang tidak melalui pengadilan berdampak baik bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran yang semakin meningkat dan bertambahnya wewenang dan tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.