ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN METODE PROSES HIRARKI ANALITIK (PHA)
| Main Author: | Asmar |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/443 |
Daftar Isi:
- Potensi sumberdaya alam khususnya sektor pertambangan di kabupaten Maros diharapkan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan daerah. Berbagai perusahaan tambang beroperasi diharapkan berkontribusi dalam bentuk penerimaan pajak dan retribusi daerah, namun kontribusinya belum optimal kedalam Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, oleh karena itu dibutuhkan analisis kebijakan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan. Analisis kebijakan tersebut bertujuan mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, dan membuat rekomendasi kebijakan untuk pemerintah kabupaten Maros. Metode analisis yang digunakan adalah Proses Hirarki Analitik (PHA). Dimulai membuat struktur hirarki dan pembuatan kuesioner yang dibagikan ke enam responden yang dianggap ahli seperti Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pertambangan, DPRD, Akademisi, Bappeda, dan Pengusaha. Hasil kuesioner diolah dan dianalisis, dengan menghitung nilai prioritas total, nilai prioritas akhir dan analisis global semua responden dengan menggunakan rata-rata ukur. Analisis akhir menunjukkan bahwa pada tingkat kendala yang paling diprioritaskan adalah sistem manajemen PAD belum memadai nilainya 0,276, relatif rendahnya basis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah nilainya 0,263. Pada tingkat aktor yang paling diprioritaskan untuk menangani masalah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah nilainya 0,247, Dinas Pertambangan nilainya 0,239, dan DPRD nilainya 0,172. Kebijakan yang paling diprioritaskan untuk mengatasi kendala belum optimalnya kontribusi sektor pertambangan adalah memperbaiki sistem manajemen PAD sektor pertambangan nilainya 0,277, memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah sektor pertambangan nilainya 0,276. Dari hasil analisis dapat disimpulkan dan diberikan rekomendasi yaitu upaya memperbaiki sistem manajemen penerimaan PAD yang belum memadai, mengupayakan perluasan objek pajak dan retribusi daerah, upaya sosialisasi dari peraturan daerah kepada semua stakeholder yang terlibat dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pertambangan khususnya pengusaha pertambangan, upaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan pegawai pengelola PAD untuk menghindari deviasi penerimaan daerah.