TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAKASSAR
| Main Author: | GANDHI, MUHAMMAD ALI |
|---|---|
| Format: | Lainnya |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4381 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas dan ruang lingkup kewenangan Ombudsman Kota Makassar dalam melaksanakan penyelenggaraan pengawasan kinerja pihak-pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Makassar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang menjadi faktor-faktor penunjang dan penghambat Lembaga Ombudsman Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, adapun yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Ombudsman Kota Makassar sebatas mengawasi lembaga-lembaga dari luar lembaga yang diawasi itu sendiri. Hasil dari pengawasan dan mediasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk yang berisi ganti rugi dan/atau pemulihan status-status tertentu. Berkenaan dengan saran-saran yang dikeluarkan hanya sebatas terhadap Pemerintah Kota Makassar dan sebagaimana sifat dari suatu saran yang hanya sebatas petuah sehingga dalam tatanan formal tidak mampu untuk melakukan intervensi yang bisa dikatakan kurang mampu memberi arti terhadap perbaikan pelayanan publik. Dalam hal faktor-faktor penunjang dan pendukung pelaksanaan wewenang Ombudsman Kota Makassar, penulis berupaya menyajikannnya dengan pemaparan yang didapatkan melalui wawancara dan pengamatan.