PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PROSES PENATAAN PNS DI KABUPATEN PINRANG
| Main Author: | NURHIDAYAT, MUHAMMAD |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3669 |
Daftar Isi:
- 2012
- MUHAMMAD NURHIDAYAT, Nomor Pokok E121 08 251, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : ???PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PROSES PENATAAN PNS DI KABUPATEN PINRANG??? di bawah bimbingan Dr. H.Andi Samsu Alam,M.Si dan Drs.A.M.Rusli,M.Si. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi (good governance) dalam proses penataan PNS di Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses penataan PNS tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dimana dilakukukan interview atau wawancara langsung,observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti,studi pustaka serta penelusuran data Online Adapun yang menjadi subyek dan informan penelitian ini adalah unsure Badan Kepegawaian daerah kabupaten Pinrang yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok penerapan prinsip transparansi Good Governance dalam proses penataan PNS di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terdapat dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil selama ini sungguh sangat kompleks dan terdapat pada semua mata rantai pembinaan PNS, baik pada sistem/peraturan perundang-undangan,kelembagaan maupun sumber daya manusianya.Peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kondisi sekarang, kurang sinkron antara UU dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, kurang sinkron antara sub-sub sistem dalam manajemen PNS secara keseluruhan seperti antara pola karier dengan pengukuran kinerja. Kewenangan antara instansi-instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan kebijakan, manajemen dan urusan kepegawaian tumpang tindih sehingga cenderung terjadi rebutan lahan disamping kurang efektifnya koordinasi antar instansi dimaksud.Dari sisi kualitas sumber daya manusia, profil PNS memperlihatkan masih rendahnya kualitas, kapasitas dan mentalitas PNS sebagai akibat dari rendahnya rasionalitas dan keterkaitan antara sub-sub sistem dalam manajemen PNS, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai pada pemberhentian. Permasalahanpermasalahan tersebut hampir tidak pernah terurai secara tuntas sehingga akibatnya, kinerja dan profesionalisme pegawai negeri sipil selalu menjadi sorotan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sudah saatnya dilakukan pembaharuan sistem manajemen pegawai negeri sipil yang transparan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan pembaharuan yang diusulkan bukan lagi parsial seperti sekarang ini, melainkan komprehensif dengan mengikuti tahap-tahap seperti yang disarankan. .