ETIKA BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN PINRANG
| Main Author: | USMAN, ADIATMA |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/21124 |
Daftar Isi:
- 2016
- ADIATMA USMAN (E 211 11 285), Etika Birokrasi Dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan Di Kabupaten Pinrang, xvii halaman + 97 halaman + ix gambar + xii tabel + 37 kepustakaan (2015 ??? 1988). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terlantarnya pasien BPJS Kesehatan saat mencari pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Sulitnya mencari ruang bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit, dan beberapa masyarakat yang berpendapat tentang adanya perbedaan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Etika Birokrasi dalam menyelenggarakan Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep etika yang membahas etika birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan, yaitu : Profesional, Tanggung Jawab Personal, dan Tanggung Jawab Organisasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Etika Birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun belum dikatakan baik oleh beberapa Masyarakat. Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh oleh penulis dalam menggunakan teori tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak pada : Profesional, Salah satu faktor adalah Ketersediaan Fasilitas di FASKES Tingkat 1 dan Sosialisasi Tentang BPJS Kesehatan Kepada Masyarakat yang tidak dilakukan secara maksimal terutama bagi Masyarakat yang berada diluar Kota Pinrang. Tanggung Jawab Personal, Salah satu faktor adalah adanya beberapa Aparatur Pemerintah yang keluar saat waktu kerja padahal bukan untuk urusan pekerjaan melainkan urusan pribadi dan kurangnya informasi yang diberikan oleh FASKES tentang Prosedur Pelayanan. Kata Kunci : Etika Birokrasi, Program, BPJS Kesehatan