IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN SIMPAN PINJAM BAGI KELOMPOK PEREMPUAN (PNPM MP SPP) DI KABUPATEN LUWU
| Main Author: | HARYATI |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1748 |
Daftar Isi:
- HARYATI (E211 08 283), Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan Di Kabupaten Luwu, x ix + 83 Halaman + 1 Gambar + 3 Tabel + 26 Daftar Pustaka (1982 - 2010). Dibimbing Oleh Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Alwi, M.Si Suatu kebijakan merupakan suatu ketetapan guna memberikan pedoman dalam bertindak, yang telah dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya berguna bagi banyak pihak. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu diadakan implementasi, sebab implementasi meru pakan salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses pembuatan kebijakan. Tanpa iplementasi, suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen. Oleh karena itu, implementasi diperlukan untuk mewujudkan tujuan dan dapat menghasilkan dampak suatu kebijakan sesuai yang diharapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terkait Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui faktor??? faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut, dimana teori yang digunakan mengacu pada teori George C. Edwards, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berperan dalam implementasi kebijakan ini Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarak at Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Luwu khususnya di Kecamatan Bajo masih belum berjalan dengan baik. Bisa diakui masyarakat sangat antusias untuk ikut serta menjadi anggota pemanfaat SPP. Meski demikian, ini masih belum bisa dikatakan efektif seluruhnya. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat, baik dalam musyawarah maupun pelatihan, diakibatkan karena kesibukan sehari-hari mereka; kelompok sasaran yang belum sepenuhnya tepat; jumlah pelaksana yang masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill ) sehingga menyebabkan pencapaian tujuan program masih terkendala