TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN HAM PEMERINTAH MYANMAR ATAS ETNIS ROHINGYA
| Main Author: | AMRITSJAR, SABRINA PUTRIPRATAMA |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/12235 |
Daftar Isi:
- 2014
- Sabrina Putripratama Amritsjar (B11109287) Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar atas Etnis Muslim Rohingya dibimbing oleh Alma Manuputty dan Iin Karita Sakharina Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan perpindahan masal orang-orang Rohingya ke negara-negara tetangga menggunakan perahu yang kemudian dikenal dengan ???Boat People???. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab di tempat asal mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang mereka terima di negara asalnya dan disangkal kewarganegarannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. data-data yang didapat dari buku buku dan laporan-laporan serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kemudian dianalisis melalui hukum internasional dengan pendekatan normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah, (1) Telah terjadi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Barat Myanmar khususnya di Arakan Utara atas orang-orang Rohingya. Yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya maupun secara praktik oleh penguasa lokal dan dari etnis lain. (2) Tindakan penyangkalan kewarganegaraan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya menyalahi peraturan Internasional dan menjadi penyebab dari tidak terpenuhinya HAM Etnis Rohingya. Sehingga saran yang dapat penulis berikan adalah, (1) Negara Myanmar harus bekerjasama dengan pihak luar untuk bersama-sama berupaya demi pemenuhan HAM di negara tersebut dengan sebaik-baiknya, (2) Negara Myanmar demi mendukung upaya pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan harus mengganti segala peraturan kewarganegaraannya yang menyulitkan orang-orang Rohingya dalam usahanya untuk mendapatkan kewarganegaraan.