Penerapan Iso 9001-2000 Dalam Rangka Setifikasi Perusahaan Sebagai Jaminan Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus Pt Pln Persero Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Area Pelayanan Bulunga) Oleh Feni Mawar Ningrum
| Main Author: | NINGRUM, FENI MAWAR |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.untar.ac.id/7519/ |
Daftar Isi:
- ISO 9001:2000 adalah standar internasional untuk standar sistem manajemen mutu dan bukan merupakan standar produk. Sertifikat ISO 9001:2000 diberikan oleh suatu lembaga sertifikasi sistem mutu bila ada pemintaan dari suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar yang dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Sertifikat ISO 9001:2000 baru dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dilakukan sertifikasi perusahaan berdasarkan ISO 9001:2000 adalah untuk memuaskan pelanggan. Dalam hal pelayanan berkaitan dengan konsumen sehingga perlu diteliti mengenai hak-hak konsumen yang dapat terlindungi dengan adanya ISO 9001:2000. Untuk itu penelitian ini untuk mengetahui dampak langsung dengan diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2000 dalam bidang pelayanan dalam upaya peningkatan hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif. Alat pengumpulan data menggunakan angket/kuisioner, wawancara, dan studi dokumen yang merupakan data kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, persyaratan standar, buku-buku, artikel, internet serta makalah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa ISO 9001:2000 dalam rangka untuk memuaskan pelanggan harus diketahui hak-hak konsumen. Sertifikasi perusahaan dilakukan dalam upaya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Dampak langsung diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2000 disesuaikan dengan hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.