Lihat Juga

• nalisis Penerapan?Rule Of Reason?Terhadap Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Di Kppu / oleh Marta Sri Wahjuni
  oleh: MARTA SRI, WAHJUNI
  Terbitan: (2011)
• Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan pedoman KPPU tentang pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010 tentang dugaan persekongkolan dalam proses pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
  Terbitan: (2011)
• ANALISIS HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN DENDA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 Tentang Persekongkolan Tender Dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Sat
  oleh: Noralinda, Irawaty, et al.
  Terbitan: (2019)
• TEROBOSAN HUKUM PUTUSAN KPPU DALAM MENGEMBANGKAN PENAFSIRAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER(ANALISIS PUTUSAN KPPU TERHADAP PASAL 22 UU NO.5/1999 PASCA TAHUN 2006
  oleh: Krisanto, Yakub Adi
  Terbitan: (2012)
• Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)
  oleh: Budhi Satya Makmur, author
  Terbitan: (2016)