Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010
Main Author: | Hastuti, Dwi |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
Terbitan: |
, 2010
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.uns.ac.id/2687/1/172882012201010101.pdf http://eprints.uns.ac.id/2687/ |
Daftar Isi:
- Kriteria–kriteria dari kepemerintahan baik banyak mengacu kepada kriteria yang banyak dipergunakan di dunia, yaitu kriteria UNDP. Sesuai dengan kriteria UNDP, konsep Good Governence terkandung salah satu kriteria pokok dari kualitas kepemerintahan yang tinggi ditunjukkan dari keadilan, termasuk didalamnya keadilan gender (gender equity)1 ( Riant Nugroho,2008:7). Semua warga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kehidupan mereka tanpa memperbedakan. Hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua kelompok gender sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender pada gilirannya justru tidak mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan dari hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2000 ( dalam Nugroho, 2008: 4-5) mengemukakan kesimpulan bahwa negara-negara yang mempunyai derajad kesetaraan dan keadilan gender yang tinggi, relatif mempunyai tingkat kemajuan kehidupan (kemakmuran) yang tinggi pula.