Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
| Main Author: | Winda, Syahdu Winda |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
, 2018
|
| Online Access: |
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/328 https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/328/66 |
Daftar Isi:
- Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue.
- In the National Health Insurance (JKN), drug governance have to implement quality control and cost control. The Government has published the National Formulary (FORNAS) as quality control and e-catalogue as price control. FORNAS and e-catalogue are expected to minimize corruption practices in drug prescription and drug procurement. Quality and cost effective drugs have been selected in FORNAS. Use of drug and restrictions are also regulated for each level of health facilities to avoid irrational using. FORNAS is expected to reduce corruption by eliminating bribery/gratification practices to doctors/hospitals by pharmaceutical companies. On the other hand, the corruption holes in the procurement are tried to be reduced through the e-catalogue system. A number of drugs needed have been tendered and negotiated by LKPP at the best price in e-catalogue. Health facilities can carry out drug procurement quickly and transparently without auction process. But in the process of applying FORNAS and e-catalogue as quality control, cost control and to minimize corruption, there are still problems that have not yet been able to reach their goals optimally. Mismatch number of drugs and item of drugs in FORNAS and e-catalogue, differences of drug lists in FORNAS with the Clinical Practice Guidelines (PPK), the absence of rules governing the minimum percentage of FORNAS in Hospital formularies, delays in drug display processes in e-catalogs and weaknesses in e-catalogue application is a series of problems that still hamper FORNAS and e-catalogue as solutions to prevent corruption in JKN drug governance. Relevant agencies (Ministry of Health and LKPP) need to make improvements in the form of regulations that encourage FORNAS compliance at each of the health facility level, fulfillment of FORNAS drug items in e-catalogue, availability of FORNAS in e-catalogue in early year and improvement of e-catalogue application features.