Evaluasi Kelayakan Finansial Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang
| Main Authors: | Rahadi W., J. Bambang, Susanawati, Liliya Dewi, Hasanah, Devid Ilmiyatul |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Brawijaya University
, 2018
|
| Online Access: |
https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/article/view/250 https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/article/view/250/182 |
Daftar Isi:
- Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, mencuci maupun kebutuhan mandi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dapat menggunakan air yang bersumber dari sumur dan jasa pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di berbagai daerah. PDAM merupakan perusahaan penyedia air bersih yang dikelola pemerintah daerah. Kenyataannya, di beberapa daerah, PDAM tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai parameter kelayakan ekonomi pada rencana penyediaan sistem jaringan air bersih berdasarkan indikator Benefit Cost Ratio (B/C), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), titik impas investasi (pay back periode) dan Analisis Sensitivitas. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Aspek finansial maupun ekonomi yang digunakan sebagai alat ukur atau kriteria investasi yaitu perhitungan NPV, Net B/C, IRR dan PP dan analisis sensitivitas untuk penentuan tarif distribusi PDAM kepada masyarakat. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa PDAM Pulau Mandangin tidak layak secara finansial dengan nilai NPV 1 Rp. -12.242.596.902, nilai NPV 2 Rp. -11.775.188.316, nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) 0,204, nilai IRR 3,299 dan nilai Gross Benefit Cost Ratio (B/C) -0,044 dimana seluruh nilai tersebut kurang dari batas kelayakan masing-masing indikator. Kata kunci : Analisis kelayakan finansial, PDAM, pulau mandangin