PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
| Main Authors: | Juniarta, I Wayan, Priyantha Wedagama, Dewa Made, Ariawan, I Made Agus |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Study of Master of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Udayana University
, 2021
|
| Online Access: |
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/74080 https://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/74080/42536 |
Daftar Isi:
- Dalam pemrograman penanganan jalan, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami permasalahan keterbatasan anggaran dan belum adanya skala prioritas penanganan jalan kabupaten, sehingga diperlukan penelitian penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan susunan hirarki dan ukuran kuantitatif masing-masing kriteria dan subkriteria, menyusun rumusan matematis hirarki, menyusun skala prioritas penanganan ruas jalan kabupaten dengan metode AHP, dan membandingkan skala prioritas hasil penelitian dengan realisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa nilai perbandingan berpasangan antar kriteria dan subkriteria dari struktur hirarki yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuisioner terhadap 25 orang responden dan data sekunder berupa data kondisi jalan, lebar perkerasan, daerah rawan bencana, data RTRW Kabupaten Klungkung, Renstra, dan hasil Musrenbang Kabupaten Klungkung kemudian penentuan prioritas penanganan ruas jalan dianalisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Susunan hirarki terdiri dari 3 Level. Level-1 adalah tujuan penelitian, yaitu menentukan skala prioritas penanganan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung. Level-2 adalah kriteria, dan Level-3 adalah Subkriteria yang mempengaruhi kriteria. Bobot kriteria dan subkriteria yang digunakan yaitu i). Kriteria Sistem Jaringan (28,8%) dengan subkriteria kondisi jalan (15,23%), lebar perkerasan (7,80%) dan daerah rawan bencana (5,80%), ii). Kriteria Sistem Tata Guna Lahan (24,1%) dengan subkriteria akses menuju perkantoran pemerintahan (3,25%), menuju kawasan peruntukan pariwisata (9,50%), menuju kawasan sistem jaringan transportasi (8,10%), dan menuju kawasan tempat suci dan cagar budaya (3,24%), iii). Kriteria Sistem Pergerakan (19,9%) dengan subkriteria LHR (19,9%), dan iv). Kriteria Sistem Kelembagaan (27,2%) dengan subkriteria masuk usulan dalam Musrenbang (6,23%), sesuai arahan RENSTRA (7,63%), dan Pemerataan Kemantapan Jalan (13,24%). Rumusan matematis berdasarkan bobot ukuran kuantitatif yaitu Y = 15,23A1 + 7,80A2 + 5,80A3 + 3,25B1 + 9,50B2 + 8,10B3 + 3,24B4 + 19,9C1 + 6,32D1 + 7,63D2 + 13,24D3. Susunan skala prioritas penanganan jalan hasil penelitian yaitu 62 ruas jalan skala prioritas sangat tinggi, 58 ruas jalan skala prioritas tinggi, 60 ruas jalan skala prioritas sedang, 59 ruas jalan skala prioritas rendah, dan 60 ruas jalan skala prioritas sangat rendah. Berdasarkan perbandingan skala prioritas hasil AHP, metode nilai kondisi dan realisasi program, diperoleh realisasi program sudah mendekati pengaplikasian metode AHP.
- Budget limitations are a problem in road handling programming. The purpose of this study is to determine the hierarchical arrangement and quantitative measurements of each sub-criteria so that a mathematical formula is formed to develop a priority scale for handling district roads with the study location in Klungkung Regency. The decision making method used is Analytical Hierarchy Process (AHP). The hierarchical arrangement of the research results consisting of Level-1 is the objective, namely determining the priority scale for handling district roads in Klungkung Regency. Level-2 is a criterion, and Level-3 is a sub-criteria that affects the criteria. The criteria used are i). Network system (A) with sub-criteria for road conditions (A1), pavement width (A2) and disaster-prone areas (A3), ii). Land Use System (B) with sub-criteria for access to government offices (B1), to areas of tourist attraction (B2), to strategic transportation areas (B3), and to areas of holy places and cultural heritage (B4), iii). Movement System Criteria (C) with sub-criteria LHR (C1), and iv). Institutional System Criteria (D) with subcriteria included in the proposal in the Musrenbang (D1), according to the direction of RENSTRA (D2), and equal distribution of road stability (D3). The weights of each sub-criteria A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, D1, D2, and D3 are 15.23%, 7.80%, 5.80%, 3.25%, respectively. 9.50%, 8.10%, 3.24%, 19.9%, 6.32%, 7.63%, and 13.24%. The mathematical formula based on the weight of the quantitative measurements, namely Y = 15.23A1 + 7.80A2 + 5.80A3 + 3.25B1 + 9.50B2 + 8.10B3 + 3,24B4 + 19.9C1 + 6,32D1 + 7,63D2 + 13 , 24D3. Obtained a priority scale arrangement of road handling, namely 62 very high priority scale roads, 58 high priority scale roads, 60 medium priority scale roads, 59 low priority scale roads, and 60 very low priority scale roads.