KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (STUDI DI LOMBOK BARAT)
| Main Author: | RIZQI, MUHMMAD |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/9855/1/JURNAL%20ILMIAH%20FIX%20FINAL.pdf http://eprints.unram.ac.id/9855/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan ketentuan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di masyarakat terkait kepemilikan tanah bagi suami atau isteri WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan. Metode pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologi hukum) adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama akibat perkawinan campuran berdasarkan peraturan-perundang yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi suami atau isteri WNI terkait status kepemilikan tanah dalam harta bersama akibat perkawinan campuran. berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan, bahwa kepemilikan tanah bagi WNI akibat perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan adalah dipersamakan dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA-nya, yakni hanya sebatas hak pakai. kepastian hukum bagi WNI saat ini agar berhak atas tanah dengan status hak milik, yaitu dengan mengajukan perjanjian pisah harta pasca pernikahan.