Lihat Juga

• KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI UNDANG – UNDANG BAGI PARA PIHAK PEMBUATNYA TERHADAP KEPUTUSAN PAILIT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
  oleh: MUHAMMAD, ADE SULTAN
  Terbitan: (2017)
• STATUS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TERHADAP PIHAK PEMBERI SEWA YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)
  oleh: SUPRIADI, SUPRIADI
  Terbitan: (2019)
• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• ACTIO PAULIANA TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEBITUR PAILIT DENGAN PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 840K/PDT.SUS-PAILIT/2016
  oleh: PANDIA, TRI PUTRA ASA
  Terbitan: (2019)