STUDI KOMPARATIF PENDAPATAN USAHATANI JAGUNG YANG MENJUAL DALAM BENTUK PIPILAN DENGAN BENTUK GLONDONGAN DI KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Main Author: SAHWIRUDIN, SAHWIRUDIN
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/7940/1/Artikel%20Ilmiah%20SAHWIR.pdf
http://eprints.unram.ac.id/7940/
Daftar Isi:
  • 1) Penelitian ini bertujuan (1) Untuk membandingkan biaya dan pendapatan serta efisiensi penjualan jagung pipilan dan glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara. (2) Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh petani jagung yang melakukan penjualan pipilan dan gondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. 2) Hasil penelitian menunjukan(1) Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan sebesar Rp. 5.553.903 per hektar sedangkan untuk petani jagung yang menjual dalam bentuk glondongan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.393.345 per hektar. Dengan pendapatan masing-massing sebesar Rp. 4.604.307per hektar untuk petani yang menjual dalam bentuk pipilan dan pendapatan petani yang menjual dalam bentuk glondongan sebesar Rp. 1.376.708 per hektar. Sehngga dapat diketahui bahwa biaya dan pendapatan yang menjual dalam bentuk pipilan jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang dijual dalam bentuk glondongan. (2Faktor pendorong utama petani responden melakukan penjualan dengan menggunakan pipilan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yaitu, harga jagung pipilan lebih tinggi dari harga jagung dengan penjualan glondongan. Sedangkan yang menjadi alasan/pendorong petani responden jagung melakukan penjualan glondongan yaitu biaya produksi yang di keluarkan lebih kecil dibanding biaya produksi yang melakukan penjualan dengan sistem pipilan, pemasaran hasil produksi lancar serta harga jagung glondongan relatip stabil. Adapun hambatan yang dihadapi petani responden pada usahatani jagung yakni kendala secara ekonomi. Untuk kendala ekonomi ialah permodalan minim, tidak adanya ketetapan harga dasar dari pemerintah dan manajemen pengelolaan usaha kurang tepat. Kata Kunci: