RENVOI DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Main Author: PARIKA, LILIYAN
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/6447/1/JURNAL%20liliyan%20parika%20D1A014182.pdf
http://eprints.unram.ac.id/6447/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur renvoi dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Renvoi prosedur merupakan bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau dibantah curator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh curator. Kurator membacakan daftar tagihan (di depan Hakim Pengawas, debitur, kreditur lainnya) beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditur berupa alasan menerima atau menolaknya curator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditur, debitur menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kreditur(syarat tagihan diakui dan tidak ).