Tampilan Petugas: PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Main Author:	YOGIARTO, A. TAUFAN
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2018
Subjects:	K Law (General)
Online Access:	http://eprints.unram.ac.id/6411/1/JURNAL.pdf http://eprints.unram.ac.id/6411/

ctrlnum	6411
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.unram.ac.id/6411/</relation><title>PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)</title><creator>YOGIARTO, A. TAUFAN</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kendala yang timbul serta bagaimana solusi dalam penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris berdasarkan dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk percepatan pemberian jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan berupa masih banyaknya sengketa pada tanah-tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah baik sengketa hak maupun sengketa batas, ketidaksanggupan peserta untuk melengkapi persyaratan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tenaga/petugas pengumpul data yang tidak memadai. Solusi yang dilakukan dalam penanggulangan kendala yang terjadi adalah apabila tejadi sengketa maka petugas adjudikasi bersama dengan kepala desa melakukan upaya damai dengan cara memediasi pihak-pihak yang bersengketa, bagi pemilik tanah yang tidak berada di tempat ataupun pemilik tanah yang belum melengkapi persyaratan maka tanahnya juga dicatat sebagai tanah tidak terdaftar.</description><date>2018</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/6411/1/JURNAL.pdf</identifier><identifier> YOGIARTO, A. TAUFAN (2018) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT). S1 thesis, Universitas Mataram. </identifier><recordID>6411</recordID></dc>
language	eng
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	YOGIARTO, A. TAUFAN
title	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)
publishDate	2018
topic	K Law (General)
url	http://eprints.unram.ac.id/6411/1/JURNAL.pdf http://eprints.unram.ac.id/6411/
contents	Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kendala yang timbul serta bagaimana solusi dalam penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris berdasarkan dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk percepatan pemberian jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan berupa masih banyaknya sengketa pada tanah-tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah baik sengketa hak maupun sengketa batas, ketidaksanggupan peserta untuk melengkapi persyaratan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tenaga/petugas pengumpul data yang tidak memadai. Solusi yang dilakukan dalam penanggulangan kendala yang terjadi adalah apabila tejadi sengketa maka petugas adjudikasi bersama dengan kepala desa melakukan upaya damai dengan cara memediasi pihak-pihak yang bersengketa, bagi pemilik tanah yang tidak berada di tempat ataupun pemilik tanah yang belum melengkapi persyaratan maka tanahnya juga dicatat sebagai tanah tidak terdaftar.
id	IOS5428.6411
institution	Universitas Mataram
institution_id	133
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Mataram
library_id	541
collection	Institutional Repository
repository_id	5428
subject_area	Law/Ilmu Hukum Scientist/Ahli Sains, Ilmuwan Agriculture/Industri Pertanian Economic Institutions/Institusi Ekonomi
city	KOTA MATARAM
province	NUSA TENGGARA BARAT
repoId	IOS5428
first_indexed	2018-08-02T01:21:51Z
last_indexed	2018-08-02T01:21:51Z
recordtype	dc
_version_	1686351106734555136
score	17.538404

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Lihat Juga