Lihat Juga

• Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Perusahaan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Apabila Mengalami Kerugian Dalam Rangka Pemenuhan Asas Kepastian Hukum (Analisis Yuridis Berdasarkan Pasal 2a Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas)
  oleh: Karunia, Dinar, et al.
  Terbitan: (2020)
• UJI KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
  oleh: Widyaningsih, Diah Ayu, et al.
  Terbitan: (2017)
• Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Terhadap Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  oleh: Chandra, Yessica
  Terbitan: (2021)
• TITIK SINGGUNG KEWENANGAN ANTARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN UMUM MENGENAI SENGKETA SERTIPIKAT TANAH
  oleh: RANTIKA, PINTA, et al.
  Terbitan: (2018)
• Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI)
  oleh: Octami, Nadia Dery
  Terbitan: (2017)