KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara)
| Main Author: | HAMDANI, HAMDANI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/5617/1/skripsi%20_proposal%20dan%20pembahasan_.pdf http://eprints.unram.ac.id/5617/ |
Daftar Isi:
- Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, terdapat simpulan yang dapat ditarik adalah Kedudukan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai badan eksekutif pemerintahan desa sekaligus sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara yuridis tidak ada konsekwensi untuk perangkat desa yang memegang jabatan rangkap dikarenakan tidak diatur