KAJIAN YURIDIS TENTANG PERDAGANGAN BEBAS DARI ASPEK DEMOKRASI EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
| Main Author: | LUH PUTU FERINA WIJAYANTI, M, LUH PUTU FERINA WIJAYANTI, M |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/5554/1/SKRIPSI%20%28Luh%20Putu%20Ferina%20Wijayanti%20D1A009126%29.docx http://eprints.unram.ac.id/5554/ |
Daftar Isi:
- Dari hasil pembahasan diperoleh yakni arah dan maksud demokrasi ekonomi Indonesia sesuai Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan bentuk dari sistem perekonomian Indonesia dan sistem perekonomian tersebut sangat menentang sistem persaingan bebas dalam hal ini termasuk perdagangan bebas baik dalam tataran global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA,APEC) yang memiliki dampak positif dan negatif apabila diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations. Pemerintah perlu memperhatikan pengaruh di bidang ekonomi nasional sebagai akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan aktifitas usaha dalam negeri yang mengalami kemunduran terhadap perdagangan bebas, sehingga tercipta hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, tertib dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara.