TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT HUKUM PERDATA DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KEC. GERUNG (Study Pada Simpan Pinjam Perempuan Di UPK Kec. Gerung)
| Main Author: | RIZKI MULYANA, RIZKI MULYANA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/4580/1/TINJAUAN%20YURIDIS%20TERHADAP%20PENYELESAIAN%20KREDIT%20MACET%20MENURUT%20HUKU%20PERDATA-RIZKI%20MULYANA%20D1A111256.pdf http://eprints.unram.ac.id/4580/ |
Daftar Isi:
- Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit, namun dengan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang- undang. Dalam hal ini terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yaitu salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Yang mana program yang dijalankan adalah simpan pinjem khusus untuk kelompok perempuan (SPP).