TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
| Main Author: | HIDAYATI, NURUL |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/4517/1/SKRIPSI.pdf http://eprints.unram.ac.id/4517/ |
Daftar Isi:
- Hasil penelitian ini adalah pengangkatan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas Dengan demikian, sebenarnya, BW tidak mengatur pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Sedangkan menurut hukum adat Bali kedudukan anak angkat, yaitu diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri, juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya. Akibat hukumnya akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah tidak menyebabkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya. Sedangkan menurut hukum adat Bali, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan akibat hukum atas pengankatan anak terhadap warisan dari orang tua