TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) BAGI PELAYAN TOKO DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERGUB NTB
| Main Author: | SARI, PUTU INDRA PURNAMA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/4084/1/SKRIPSI%20PUTU%20INDRA%20PURNAMA%20SARI%20%20%28D1A%20111%20351%29.docx http://eprints.unram.ac.id/4084/ |
Daftar Isi:
- Faktor-faktor penghambat penerapan upah yang berstandar Upah Minimum Provinsi di Kota Mataram adalah kondisi toko yang termasuk masih menengah ke bawah, jumlah pembeli yang masih tidak menentu, tidak adanya surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh pihak pengusaha dan pekerja, sewa tempat yang terus naik tiap tahunnya, ketidak tahuan /kurang pedulinya pekerja terhadap ketentuan Upah Minimum Provinsi yang berlaku di daerahnya, kurang pedulinya pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, masih minimnya tingkat pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan upah oleh pihak Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER). Saran-saran harus adanya pengawasan dan sosialisasi terhadap peraturan tentang Upah Minimum Provinsi oleh instansi pemerintah.Dinsosnaker harus bekerja keras dan melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap semua pengusaha yang terdapat di Kota Mataram, selain itu Dinsosnaker harus menjaga hubungan baik dengan para pengusaha dan buruh,wajib melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kebijakan dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga menjadi lebih baik.