Lihat Juga

• Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  oleh: Sulistyawan, Aditya Yuli
  Terbitan: (2008)
• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1967 JO UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
  oleh: HAMDANI, RIZKI
  Terbitan: (2017)
• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1967 JO UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
  oleh: HAMDANI, RIZKI
  Terbitan: (2017)
• Penguasaan hak milik atas tanah milik warga negara indonesia oleh warga negara asing dengan akta notaris/ pejabat pembuat akta tanah ditinjau Dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan notaris dan undang- Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia (studi kasus pada notaris noor kholis adam, sh, mh)
  oleh: Andriyana, .
  Terbitan: (2018)
• Status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kelompok ISIS = The citizenship of Indonesian citizens who have joined ISIS
  oleh: Fidenci, Citra Maria
  Terbitan: (2018)