PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATU PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
| Main Author: | Tharu, Yuan Fernando |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/3906/1/SKRIPSI.docx http://eprints.unram.ac.id/3906/ |
Daftar Isi:
- Sehingga perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, terutama pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 52, yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sehingga terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap pasangan calon tunggal kepala daerah diatur dalam Undang-undang sebagai perlindungan hukum yang preventif bukan represif lagi dan perlu dilakukan revisi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon kepala daerah yang awalnya memberi tanda coblos “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong agar proses pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dan dengan lebih dari satu pasangan calon tidak ada perbedaan dalam hal pemungutan suara sehingga tidak membingungkan pemilih serta harus terdapat batasan minimal pemilih yang harus memberikan suaranya dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah.