PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK SWASTA DENGAN SISTEM BANGUN GUNA SERAH ( STUDI KASUS DI KOTA MATARAM )

Main Author: NINGRAT, DATU HANGGAR JAYA
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2016
Subjects:
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/3640/1/jurnal%20anggar.docx
http://eprints.unram.ac.id/3640/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam perjanjian bangun guna serah, mengetahui bagaimana pelaksananya serta pendorong dan penghambat dari pelaksanaan perjanjian bangun guna serah tersebut. Kedudukan hak dan kewajiban dari para pihak cukup proporsional walaupun ada beberapa aspek yang perlu ditambah di dalam perjanjian tersebut, dalam pelaksanaanya perjajian bangun guna serah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pelaksanaan perjanjian pendahuluan (Mou) dan perjanjian kerjasama dan di dalam prakteknya di Kota Mataram pelaksanaanya baru dilaksanakan pada tahap perjanjian pendahuluan (Mou), perjanjian ini dilaksanakan didorong karena adanya kebutuhan dari pihak pemerintah dan adanya potensi keuntungan yang diperoleh oleh pihak swasta dan hambatan terjadi karena ada kekurangan kompetensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga diperlukan kompetensi, tindakan yang efisien dan selektifitas yang ketat untuk memaksimalkan pelaksanaan dari perjanjian ini.