KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
| Main Author: | HAMDI, ILHAM |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/3510/1/JURNAL.pdf http://eprints.unram.ac.id/3510/ |
Daftar Isi:
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah merubah kewenangan pengelolaan bidang kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sepenuhya. Tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kendala-kendala serta solusi dalam pelaksanaan pemeberian izin pengelolaan hutan lindung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak memahami kewenangannya, pihak provinsi NTB belum memanggil para investor yang ada dihutan lindung sekaroh, KPH untuk hutan lindung sekaroh masih dalam pembahasan, pemerintah desa sekaroh sangat setuju dengan adanya investor masuk dan masih banyaknya masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan lindung sekaroh.