DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Di Polsek Monta Kabupaten Bima)
| Main Author: | JAIDUN, JAIDUN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/3329/1/SKRIPSI%20JAIDUN%20%28D1A%20009%20289%29.pdf http://eprints.unram.ac.id/3329/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan diskresi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam prosedur penerapan diskresi oleh penyidik Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan kasus penganiayaan di dasari pada aspek kepentingan umum baik bagi pihak korban maupun pada pelaku juga yang berpatokan pada pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman penyidik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diskresi, dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur diskresi secara menyeluruh.