PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
| Main Author: | PURWANTI, YULIA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/3263/1/YULIA%20PURWANTI.pdf http://eprints.unram.ac.id/3263/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah desa di Kecamatan Lingsar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh BPD terhadap Pemerintah desa di Kecamatan Lingsar. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 55 yaitu sebagai pengawas dibidang Legislasi, pengawasan anggaran dan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menungkang aspirasinya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kendala yang dialami oleh BPD sendiri lebih banyak terkait dengan kurangnya transaparansi dari Pemerintah desa dalam pelaksanaan Pemerintahan desa.