IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
| Main Author: | ZAIDAH, ZAIDAH |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/2613/1/ZAIDAH.pdf http://eprints.unram.ac.id/2613/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan IUP dan akibat hukum penegakan IUP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang ada, IUP setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya bisa diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, tidak bisa diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan upaya penegakan IUP dapat menimbulkan akibat hukum seperti : pencabutan IUP, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, tetapi dapat juga berupa pemberian status Clear and Clean terhadap IUP sesuai dengan hasil evaluasi Dokumen Perizinan oleh Gubernur.