IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERBASISBLUE ECONOMY DALAM KERANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) STUDI MENGENAI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
| Main Author: | YUNDARI, AMELIA CHANDRA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/16180/1/SKRIPSI%20YUNDARI%20AMELIA%20CHANDRA%20%28L1A016089%29.pdf http://eprints.unram.ac.id/16180/ |
Daftar Isi:
- Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya dan potensi maritim yang luar biasa. Sumber daya dan potensi yang dimiliki harus dimanfaatkan secaraoptimal agar dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat,khususnya masyarakat pesisir di Indonesia. Kebijakan nasional berbasis ekonomi birumerupakan hal yang masih baru bagi Indonesia. Demi mengimplementasikan kebijakan tersebutsecara integratif, Indonesia harus melakukan kerja sama dengan aktor internasional. Penelitian ini membahas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia (KKP-RI) dengan Food and Agriculture Organizations of the UnitedNations (FAO) untuk berkolaborasi dalam proyek program Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States yang dilaksanakan selama tahun 2018-2019 di Kabupaten Lombok Utara.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kerja sama yang terjadi antara KKPRI-FAO menggunakan konsep global governance dan bagaimana implementasi konsep blue economy di Indonesia. Selain itu, penelitianini juga melihat bagaimana kerja sama tersebut berpengaruh pada aspekekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, khususnya para pengelola proyek. Penelitian menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan olehKKP RI-FAO dalam kerangka blue economy telah terimplementasi dengan cukup baik. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi biru telah dijalankan tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambatnya. Kendala tersebut sebaiknya diperhatikan dan dievaluasi oleh pemerintahIndonesia sebagai acuan untuk menerapkan kebijakan ekonomi biru di wilayahIndonesia lainnya di masa depan. Pendampingan dan pengawasan terhadapprogram kerja sama sangat penting terutama dari berbagai pihak terkait untukmenjamin transparansi dan keberlanjutan proyek untuk kesejahteraan masyarakat.